Persyaratan:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran dasar yang Terakhir dan Fotocopy identitas (KTP, KK) susunan direksi dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (Badan Hukum).
5. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak.
6. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah.
7. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.

Biaya:

Pengukuran :

1. Luas tanah sampai dengan 10 hektar L Tu = ( L/500 x HSBKu ) + Rp100.000
2. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar L Tu = ( L/4000 x HSBKu ) + Rp14.000.000
3. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar L Tu = ( L/10.000 x HSBKu ) + Rp134.000.000

Catatan : HSBKu untuk provinsi Riau

Pertanian             : 60.000

Non Pertanian    :120.000

Permohonan SK :

Non Pertanian =(L/500 x HSBKpa)+350.000

Pertanian=(L/500 x HSKpa)+350.000

Catatan :HSBKpa untuk provinsi Riau

Pertanian             : 10.000

Non Pertanian    :20.000

Pendaftaran SK   :

Rp.50.000 (perorangan)

Rp 100.000 (Badan hukum)

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015
2. Peraturan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

Waktu:

1. Pengukuran         : 12 Hari Kerja
2. Permohonan SK : 38 Hari Kerja
3. Pendaftaran SK : 7 Hari Kerja