Persyaratan:

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
  3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak.

Biaya:

Rp. 50.000 per Surat Keterangan

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015
  2. Peraturan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

Waktu:

4 Hari Kerja